Pidana

Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo

Photo by Cheung Yin on Unsplash

Bareskrim Polri mengaku telah mengantongi fakta dan alat bukti baru dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, pada Kamis (19/11).

Salah satu temuan tersebut diperoleh penyidik setelah menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso yang diduga digunakan sebagai posko makar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Namun, Susatyo menegaskan bahwa fakta dan bukti baru tidak hanya berasal dari penggeledahan itu saja.

Temuan-temuan tersebut akan dipaparkan dalam gelar perkara internal yang melibatkan Divisi Propam, Itwasum, Biro Wassidik, Kompolnas, hingga saksi ahli. Melalui gelar perkara ini, pihaknya ingin memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka tersebut adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Mabes Polri sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Menurut temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain, seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Selanjutnya, Bareskrim Polri akan menggelar perkara untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Fakta dan alat bukti yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus makar tersebut.

Berita Lainnya