RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas pengelolaan aset. Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan badan pengelola aset tersebut bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pembahasan mengenai badan pengelola aset rampasan ini telah berlangsung dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset. Soedeson Tandra menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan untuk mengelola aset hasil perampasan. Namun, DPR menghendaki lembaga tersebut berbentuk badan agar memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya. Menurut Tandra, bentuk badan dinilai lebih efektif karena kepala badan memiliki otoritas untuk memberikan perintah kepada anggota, sedangkan ketua dewan tidak memiliki kewenangan tersebut.
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo juga menyampaikan bahwa badan khusus pengelola aset hasil perampasan nantinya akan berada langsung di bawah Presiden. Keberadaan lembaga tersendiri ini dibutuhkan agar aset-aset yang telah dirampas dapat dikelola secara khusus. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan bahwa RUU Perampasan Aset disusun dengan mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa dalam pembahasan RUU, masyarakat memberikan masukan mengenai potensi penyalahgunaan undang-undang perampasan aset oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara. Oleh karena itu, DPR memperkuat protokol pengawasan dengan membentuk badan pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Selain itu, potensi penyalahgunaan juga dicegah melalui kewajiban pembuktian yang berimbang dan transparan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aturan mengenai pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas tercantum dalam Pasal 53 hingga Pasal 67 UU Perampasan Aset. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden. Pasal 53 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan badan tersebut diatur dengan peraturan presiden. Pasal 54 mengatur tugas badan pengelola aset rampasan yang meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang atau tanpa lelang, pemanfaatan, dan pengembalian aset tindak pidana.
Badan pengawas pengelolaan aset dibentuk berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 61 UU Perampasan Aset. Badan pengawas ini bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa pengacara negara, mengawasi pelaksanaan tugas badan pengelola aset, memastikan transparansi dan akuntabilitas, menyusun kode etik, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran. Badan pengawas beranggotakan lima orang yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Badan ini juga menyampaikan laporan tugas pengawasan secara berkala satu kali dalam setahun kepada presiden dan DPR.
Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun lamanya bergulir di parlemen. Selanjutnya, aturan lebih lanjut mengenai kelembagaan badan pengelola aset akan diatur melalui peraturan presiden.
Berita Lainnya
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo
- KPK Periksa Kembali Sestama BNPB Terkait Korupsi Dana Bencana
- Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Tersangka Baru Belum Diumumkan
- Pemilik Kapal MT Global 168 Penyelundup Ketamin 1,16 Ton Ditangkap di Malaysia
- Polres JakTim Gerebek Pasar Obor, Sita 159 Paket Sabu dan Senjata Api Rakitan