22 WNI dari Jawa hingga Kalimantan Terjebak Perekrutan Tentara Rusia
21 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Pavel Egorov on Unsplash
Sebanyak 22 pria dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Mereka awalnya dijanjikan bekerja sebagai tenaga konstruksi hingga petani buah, namun setibanya di Bogor, tujuan perekrutan berubah drastis menjadi tentara bayaran di Rusia.
Perekrutan dilakukan melalui media sosial maupun perantara sejak pertengahan 2026. Para calon pekerja dijanjikan penghasilan besar untuk menarik minat mereka. Setelah tertarik, mereka diarahkan berkumpul di sebuah penginapan di kawasan Tamansari, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut menjadi tempat transit sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengurusan dokumen perjalanan.
Praktik tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di penginapan tersebut. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggerebek lokasi pada 19 Oktober 2026 sekitar pukul 23.30 WIB. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan 22 pria yang dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri. Petugas juga menangkap dua orang yang diduga menjadi perekrut, masing-masing berinisial FIK (37) dan STH (38).
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengungkapkan bahwa modus perekrutan semakin terlihat ketika para korban mencoba membatalkan keberangkatan. Alih-alih diperbolehkan mengundurkan diri, mereka justru dibebani kewajiban mengganti biaya yang telah dikeluarkan perekrut. Kondisi tersebut berpotensi membuat para korban kesulitan melepaskan diri dari jeratan perekrutan. Selama menunggu proses pemberangkatan, para korban mendapatkan tempat tinggal dan fasilitas transportasi, serta uang makan sebesar Rp50.000 per hari.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keduanya juga dikenakan ketentuan terkait perlindungan pekerja migran dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana maksimal mencapai 15 tahun penjara.
Menurut Arfan, masyarakat harus lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama jika disertai iming-iming penghasilan besar tanpa kejelasan pekerjaan dan prosedur pemberangkatan. "Jangan mudah tergiur gaji besar tanpa kejelasan pekerjaan," imbaunya.
Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain serta jaringan perekrutan yang diduga menargetkan WNI untuk dikirim menjadi tentara bayaran Rusia.
Berita Lainnya
- Kepala BRAN Paparkan Cakupan Reforma Agraria dan Soroti Konflik Tanah
- Rumah Dinas Bupati Kupang Digeledah, Polisi Sita Kasur dan Bantal
- Polres Bogor Gagalkan Perekrutan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
- Polda NTT Periksa 13 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
- Polri Kantongi Informasi WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina