Bareskrim Tangkap 238 Tersangka TPPO dalam Sepekan, 510 Korban Diselamatkan
21 November 2026 · Justisio Editorial Team
Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) mengungkap 207 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam sepekan. Operasi yang merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) itu berlangsung pada 13 hingga 19 November 2026 dan berhasil mengamankan 238 tersangka serta menyelamatkan 510 korban.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026), menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan secara serentak oleh Mabes Polri bersama seluruh polda dan polres jajaran. Langkah ini merupakan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam penguatan penindakan TPPO. Selama operasi, jajaran Polri menangani 207 laporan polisi dengan total 510 korban, terdiri dari 448 korban dewasa dan 62 korban anak-anak.
Nurul merinci komposisi korban, yaitu 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak. Para tersangka memiliki peran yang beragam, antara lain sebagai perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, dan muncikari. Modus operandi yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual dewasa sebesar 38 persen. Selain itu, ditemukan pula modus eksploitasi seksual anak, pembantu rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal, hingga perekrutan tentara bayaran.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap TPPO dengan pendekatan humanis. Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, perkara perekrutan tentara bayaran yang ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan WNI ke Rusia. Para korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Informasi mengenai keberangkatan WNI ke Ukraina masih memerlukan pendalaman.
Polri terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berperan sebagai pengendali ataupun pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama periode tersebut. Penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI.
Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode 13–19 November 2026, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut menyasar perempuan, anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.
Nurul menegaskan penanganan korban TPPO tidak berhenti setelah mereka ditemukan atau diselamatkan. Polri memastikan pemenuhan perlindungan kondisi psikologis, kerahasiaan identitas, proses pemulangan, pendampingan, hingga reintegrasi sosial agar para korban dapat kembali menjalani hidup secara aman dan bermartabat. "Keberhasilan penanganan TPPO tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari seberapa banyak korban yang berhasil untuk diselamatkan, jaringan kejahatan yang berhasil diputus, serta masyarakat yang dapat melindungi atau terlindungi dari ancaman perdagangan orang," pungkasnya.
Berita Lainnya
- Kepala BRAN Paparkan Cakupan Reforma Agraria dan Soroti Konflik Tanah
- Rumah Dinas Bupati Kupang Digeledah, Polisi Sita Kasur dan Bantal
- Polres Bogor Gagalkan Perekrutan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
- Polda NTT Periksa 13 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
- Polri Kantongi Informasi WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina