DPR Siap Revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak
21 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by hessam nabavi on Unsplash
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan perang terhadap perundungan atau bullying anak. Dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), Dasco memastikan DPR akan segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
"Kami mendukung dan kami menyatakan perang terhadap perundungan anak mulai hari ini," tegas Dasco. Menurutnya, komitmen melawan kekerasan terhadap anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan atau kegiatan seremonial. Negara harus hadir ketika anak mengalami kekerasan dan membutuhkan pertolongan.
Dasco menyoroti perundungan yang kini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di ruang publik dan dunia digital. Perkembangan teknologi memungkinkan kekerasan terhadap anak berlanjut melalui media sosial dan grup percakapan, bahkan setelah korban meninggalkan lingkungan sekolah. "Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak. Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali," katanya.
"Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak," ujar Dasco. Ia mengingatkan masyarakat dan pemangku kepentingan agar tidak menganggap enteng persoalan perundungan maupun menutupi kasus demi menjaga citra institusi tertentu. "Kita jangan meremehkan perundungan sebagai kenakalan biasa. Dan jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun," tegasnya.
DPR berkomitmen mempercepat revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus mendorong penguatan anggaran dan fasilitas perlindungan. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan kekerasan terhadap anak berjalan lebih efektif, sebagaimana disampaikan dalam peringatan Hari Anak Sedunia bertema "Bersama Melawan Kekerasan Anak".
Revisi kedua undang-undang tersebut dinilai mendesak menyusul maraknya kasus perundungan terhadap anak, baik di sekolah, ruang terbuka, maupun ruang siber. Dasco menyoroti fenomena anak-anak yang dihina dan dikucilkan di sekolah, tetapi tetap menjadi sasaran perundungan siber saat tiba di rumah. Penyebaran foto dan nama korban di grup percakapan serta serangan akun palsu membuat anak tidak lagi merasa aman. "Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh," ujarnya.
Berita Lainnya
- Kepala BRAN Paparkan Cakupan Reforma Agraria dan Soroti Konflik Tanah
- Rumah Dinas Bupati Kupang Digeledah, Polisi Sita Kasur dan Bantal
- Polres Bogor Gagalkan Perekrutan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
- Polda NTT Periksa 13 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
- Polri Kantongi Informasi WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina