Pidana

Habiburokhman Bantah Tudingan ICW Soal Ketertutupan Pembahasan UU Perampasan Aset

21 November 2026 · Justisio Editorial Team

Habiburokhman Bantah Tudingan ICW Soal Ketertutupan Pembahasan UU Perampasan Aset

Photo by Zoshua Colah on Unsplash

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai proses pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi tidak transparan. Bantahan ini disampaikan menyusul pengaduan ICW terhadap dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik. Habiburokhman menegaskan bahwa DPR telah membuka seluruh tahapan pembahasan undang-undang tersebut kepada publik.

Menurut Habiburokhman, draf awal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah diunggah secara resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada panitia kerja (Panja). Ia juga menyebut bahwa seluruh tahapan pembahasan, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, rapat Panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, dapat disaksikan masyarakat. "Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahsan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live tv parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi," tegasnya.

Habiburokhman juga menjelaskan mengenai tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dalam undang-undang tersebut. Ia mengatakan bahwa keputusan itu tidak diambil di ruang hampa. Selama pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat. Ia menyebut bahwa suara yang masuk tidak seragam; ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, namun tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang menyarankan sebaliknya.

Habiburokhman merinci bahwa Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026 menyampaikan usulan agar ketentuan illicit enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset. Pandangan serupa juga disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta Indonesia Millennials Center (IMC). Dari kalangan mahasiswa, Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) meminta pengaturan illicit enrichment dipisahkan dari hukum acara perampasan aset, sementara Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) menilai pengadopsian ketentuan tersebut bukan kewajiban, melainkan pilihan yang dapat disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Peringatan juga datang dari Kejaksaan, di mana Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menegaskan bahwa perampasan aset harus menjadi pelengkap bagi perkara pidana dan illicit enrichment serta Unexplained Wealth Order tidak boleh dijadikan teknik pembuktian.

Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset merupakan hukum acara yang mengatur proses administratif, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset. Ia menegaskan bahwa menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas. Ia juga menambahkan bahwa tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor, dan asas yang menjadi jiwa undang-undang ini adalah kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya.

Habiburokhman menyampaikan bahwa negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur tanpa putusan pidana, menurutnya, selama ini absen dan menjadi kendala ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetap bisa dikejar. Jangkauan undang-undang ini melebar tidak hanya pada korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas. Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan, yang menurut Habiburokhman bukan kriminalisasi baru melainkan norma yang sudah lama hidup dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Ke depannya, Habiburokhman menyatakan bahwa Komisi III DPR RI berterima kasih atas semua kritik yang masuk. Ia menegaskan bahwa pihaknya memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.

Berita Lainnya