Pidana

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik ke Penyidikan

21 November 2026 · Justisio Editorial Team

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik ke Penyidikan

Photo by Daesun Kim on Unsplash

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara khusus pada Kamis, 19 November 2026.

Korban dalam kasus ini adalah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang melaporkan Yosef Lede. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 13 orang saksi serta lima saksi tambahan. Penyidik juga telah mengantongi sejumlah hasil pemeriksaan untuk mendukung pengusutan kasus tersebut.

Bukti yang telah dikumpulkan antara lain hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, keterangan ahli psikologi, ahli medis, hingga ahli pidana. Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk perangkat gawai serta pakaian dalam milik korban berupa bra dan celana dalam. Penyidik turut mendalami bagaimana korban bisa bertemu Bupati Kupang di rumah jabatan.

Dalam dua hari terakhir, Rabu 18 November hingga Kamis 19 November 2026, polisi memeriksa dua orang saksi yang diduga mengantar RWM untuk menemui Yosef Lede dengan tujuan mencari pekerjaan. Selain itu, penyidik juga memeriksa dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kupang yang bertugas berjaga di Rumah Jabatan Bupati.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa perkara ini mencantumkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur mengenai penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa untuk memaksa atau menggerakkan seseorang melakukan atau membiarkan terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul. Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp300 juta. Hukuman dapat diperberat sepertiga apabila korban berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf d. Selain itu, penyidik juga mendalami Pasal 473 Ayat (1) KUHP terkait pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memiliki ancaman pidana penjara hingga 12 tahun.

Peningkatan status ke tahap penyidikan menandai berlanjutnya proses hukum atas laporan dugaan kekerasan seksual tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, hasil pemeriksaan, serta barang bukti yang telah dikumpulkan. Penerapan pasal dalam perkara ini mengacu pada laporan RWM yang teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026. Penyidik juga menerapkan metode scientific crime investigation dan metode segitiga pembuktian dengan menghubungkan temuan di tempat kejadian perkara, barang bukti, dan bukti lainnya.

Berita Lainnya