Mahfud MD: Pemilihan Wapres 9 Desember Bisa Tak Sah Jika Presiden Terlambat Ajukan Nama
21 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Krisztian Tabori on Unsplash
Pakar hukum tata negara Mahfud MD berpendapat bahwa rencana pelaksanaan sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah. Hal ini terkait dengan tenggat waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR.
Mahfud menjelaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR menyebut batas waktu 14 hari sebelum sidang paripurna. Namun, ia menekankan bahwa yang dimaksud dengan "hari" dalam aturan tersebut adalah hari kerja, bukan hari kalender.
Berdasarkan penafsiran Mahfud, apabila sidang paripurna tetap digelar pada Rabu, 9 Desember 2026, maka Presiden seharusnya sudah menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat pada Kamis, 19 November 2026. Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden kemungkinan akan menyerahkan dua nama tersebut pada Rabu, 25 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan bahwa MPR telah memutuskan untuk menggeser sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres baru menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto paling lambat harus menyerahkan dua nama cawapres pada 25 November, dan MPR akan mengumumkan dua nama tersebut sebelum sidang.
Mahfud MD menyampaikan pendapatnya melalui unggahan di Instagram pada Jumat, 20 November 2026. Ia menyatakan, "Jika sampai kemarin jam 00.00 WIB, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026."
Menurut Mahfud, perbedaan cara menghitung tenggat waktu ini menjadi persoalan hukum yang serius. Ia menyarankan agar sidang MPR ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo telah menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Rencana penyerahan nama pada 25 November yang disampaikan Bambang Wuryanto dinilai oleh Mahfud tidak sesuai dengan penghitungan tenggat waktu 14 hari kerja tersebut.
Berita Lainnya
- Kepala BRAN Paparkan Cakupan Reforma Agraria dan Soroti Konflik Tanah
- Rumah Dinas Bupati Kupang Digeledah, Polisi Sita Kasur dan Bantal
- Polres Bogor Gagalkan Perekrutan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
- Polda NTT Periksa 13 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
- Polri Kantongi Informasi WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina