Panitia Ad Hoc MPR Kaji Catatan Mahfud soal Jadwal Pemilihan Wapres
21 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Zoshua Colah on Unsplash
Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait pelaksanaan paripurna pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru yang dijadwalkan pada 9 Desember. Menurut Mahfud, jadwal tersebut terancam tidak sah karena Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Sekretaris Panitia Ad Hoc Abidin Fikri mengatakan bahwa semua masukan dari masyarakat, termasuk dari Mahfud, akan menjadi perhatian pihaknya. Ia menyebutkan bahwa sesuai kesepakatan pada rapat awal, Panitia Ad Hoc akan kembali menggelar rapat pada Senin, 23 November. Dalam rapat tersebut, berbagai hal yang berkembang terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, konstitusi, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Tata Tertib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden.
Anggota Panitia Ad Hoc Ahmad Irawan berpendapat bahwa hal paling prinsip terkait tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan wakil presiden adalah aturan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Aturan tersebut menentukan bahwa selambat-lambatnya 60 hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden. Irawan menegaskan bahwa catatan Mahfud akan dipelajari di Panitia Ad Hoc yang bertugas merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan wakil presiden.
Mahfud MD sebelumnya menyarankan agar rapat paripurna MPR untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari jadwal 9 Desember. Menurut Mahfud, Presiden Prabowo Subianto telah melewati tenggat waktu pengiriman dua nama calon wakil presiden 14 hari sebelum 9 Desember yang mestinya jatuh pada Kamis, 19 November. Ia menjelaskan bahwa perhitungan tenggat 25 November oleh MPR untuk Presiden menyerahkan nama adalah keliru, karena 14 hari mestinya dihitung sebagai hari kerja, bukan 14 hari kalender.
Mahfud menerangkan bahwa ketentuan 14 hari kerja telah diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang menjelaskan bahwa maksud hari dalam dua aturan tersebut adalah hari kerja. Ia menilai bahwa memaksa pelaksanaan paripurna pada 9 Desember berkonsekuensi tidak sah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar waktunya diundur 14 hari kerja terhitung sejak Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden ke MPR.
Ahmad Irawan memastikan bahwa sejauh ini belum ada perubahan jadwal sidang paripurna MPR pada 9 Desember. Catatan dan tafsir Mahfud akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Ia menekankan bahwa yang prinsip adalah sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Irawan menambahkan bahwa MPR akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berita Lainnya
- Kepala BRAN Paparkan Cakupan Reforma Agraria dan Soroti Konflik Tanah
- Rumah Dinas Bupati Kupang Digeledah, Polisi Sita Kasur dan Bantal
- Polres Bogor Gagalkan Perekrutan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
- Polda NTT Periksa 13 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
- Polri Kantongi Informasi WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina