Revisi UU Pertahanan Negara Dibahas dalam Pertemuan Dasco dan Sjafrie
21 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Zoshua Colah on Unsplash
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan pertemuan yang membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) dan merupakan koordinasi biasa antara mitra kerja.
Dasco menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Sjafrie menyampaikan rencana Kementerian Pertahanan untuk merevisi Undang-Undang Pertahanan Negara. Komunikasi ini berkaitan erat dengan agenda DPR yang akan segera membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dasco menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang wajar dalam hubungan kelembagaan dan komunikasi semacam itu memang harus terjalin antara DPR dan Kementerian Pertahanan.
Pada hari Jumat (20/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan. Pertemuan itu secara spesifik membahas persiapan revisi UU Pertahanan Negara. Yusril menyatakan bahwa Sjafrie berharap dirinya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut.
Yusril menyambut baik permintaan tersebut. Namun, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.
Sjafrie mendorong revisi itu karena terkait dengan kondisi kemajuan industri pertahanan global, terutama di era kecerdasan buatan (AI) hingga moda tempur nirawak (drone). Yusril menjelaskan bahwa secara umum Sjafrie mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war, dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah.
Yusril menambahkan bahwa perubahan UU Pertahanan Negara adalah keniscayaan karena UU TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini. Rencananya, RUU tersebut diharapkan masuk ke pembahasan di DPR pada awal 2027 mendatang.
Baik Dasco maupun Yusril membantah adanya pembahasan mengenai isu politik, termasuk calon wakil presiden, dalam pertemuan tersebut. Dasco memastikan topik yang dibicarakan hanya seputar rencana legislasi di sektor pertahanan. Yusril juga menegaskan bahwa Sjafrie adalah tokoh yang sangat disiplin dan tidak akan membicarakan hal-hal di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya.
Berita Lainnya
- Kepala BRAN Paparkan Cakupan Reforma Agraria dan Soroti Konflik Tanah
- Rumah Dinas Bupati Kupang Digeledah, Polisi Sita Kasur dan Bantal
- Polres Bogor Gagalkan Perekrutan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
- Polda NTT Periksa 13 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
- Polri Kantongi Informasi WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina