Pidana

Sidang Tuntutan Gus Yaqut dan 3 Terdakwa Korupsi Kuota Haji Dijadwalkan 30 November

21 November 2026 · Justisio Editorial Team

Sidang Tuntutan Gus Yaqut dan 3 Terdakwa Korupsi Kuota Haji Dijadwalkan 30 November

Photo by osamu nakazawa on Unsplash

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan tuntutan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan tiga terdakwa lainnya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024. Agenda tersebut akan berlangsung pada Senin, 30 November 2026, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani dalam persidangan yang digelar pada Jumat, 20 November 2026.

Persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ismail Adham tersebut berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim Ni Kadek menyampaikan jadwal pembacaan tuntutan itu langsung di hadapan para pihak yang hadir. Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim juga menetapkan rangkaian sidang lanjutan, yakni pembacaan nota pembelaan atau pleidoi pada 7 Desember 2026.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pembelaan atau replik pada Rabu, 9 Desember 2026. Kemudian, kubu terdakwa akan menanggapi replik jaksa melalui duplik yang dijadwalkan pada Jumat, 11 Desember 2026. Hakim Ni Kadek mengakui rentang waktu antara replik dan duplik relatif singkat, namun menurutnya hal itu masih memungkinkan karena jumlah anggota tim penasihat hukum terdakwa dan jaksa cukup banyak.

Dalam perkara ini, terdapat empat orang yang berstatus terdakwa. Selain Gus Yaqut, tiga terdakwa lainnya adalah eks stafsus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba. Mereka didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tambahan.

Adapun Gus Yaqut didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp622.090.207.166,41. Jumlah kerugian tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026. Jaksa menyebut angka itu berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Perkara ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan pada tahun 2023-2024. Kuota tambahan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pejabat dan pihak swasta. KPK telah menetapkan empat tersangka dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa secara bergantian.

Setelah pembacaan tuntutan pada 30 November 2026, rangkaian persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan, replik, dan duplik pada awal Desember. Jika seluruh agenda berjalan sesuai jadwal, majelis hakim akan segera menjatuhkan vonis terhadap keempat terdakwa. Masyarakat menantikan putusan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam kasus yang menyeret mantan pejabat tinggi negara.

Berita Lainnya