Delapan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Ajukan Perlindungan ke LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan telah menerima delapan permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Seluruh pemohon saat ini masih berstatus sebagai saksi dan permohonan mereka masih dalam proses penelaahan.

Pada awalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan perlindungan terhadap enam orang saksi ke LPSK. Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Belakangan, jumlah saksi yang mengajukan perlindungan bertambah menjadi delapan orang.

Wakil Ketua LPSK Wawan Wahrudin menyampaikan bahwa telah ada penambahan dua saksi dari sebelumnya enam orang. Dari kedelapan saksi tersebut, satu di antaranya meminta perlindungan dengan status sebagai justice collaborator. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati yang menyatakan belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator.

"Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam," ujar Wawan Wahrudin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Sementara itu, Sri Suparyati dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/11/2026) mengatakan, "Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator."

LPSK saat ini masih melakukan penelaahan terhadap delapan permohonan tersebut. Lembaga tersebut berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan mendalami kebutuhan perlindungan para pemohon. Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga terjadi sejak 2025. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta (yang sudah dipecat dari Polri dengan pangkat terakhir Irjen), Irjen Eko Hadi Susanto, dan Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik, jurnalis, hingga para pengusaha.

Ke depannya, LPSK akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya penambahan permohonan perlindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan proses hukum. LPSK juga membuka kemungkinan pemberian perlindungan kepada justice collaborator jika ada pengajuan di kemudian hari.