KPK Hormati Proses Hukum Penyadapan Ilegal oleh Mantan Kapolri Listyo Sigit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lainnya. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengakuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bahwa KPK termasuk salah satu korban dari praktik penyadapan ilegal tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Polri pada 3 dan 5 November 2026 telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Keempat tersangka itu adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU. Dari keempatnya, hanya SU yang belum ditahan karena dalam kondisi sakit pascastroke.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 mengungkapkan bahwa target penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa. Suyudi juga menyebut bahwa LSP berperan sebagai end user yang memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri tersebut. "KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11). Ia menekankan bahwa objek penyadapan tidak serta merta dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, melainkan karena posisinya memang menjadi sasaran penyadapan.

Budi menambahkan bahwa sejauh ini KPK belum mendapatkan informasi dari Polri mengenai siapa saja pimpinan atau pegawai KPK yang disadap. Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah materi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri untuk menyampaikan secara berkala. "Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," katanya.

Sementara itu, pada 10 November 2026, Polri telah menggelar sidang etik terhadap salah satu tersangka berinisial AS dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri. Budi memastikan koordinasi antara KPK dan Polri terus berjalan secara intensif di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah, karena banyak hal yang perlu disinergikan antar aparat penegak hukum.

Ke depan, KPK menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus ini kepada Polri. Lembaga antirasuah itu menyatakan akan menghormati dan mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang diambil oleh institusi kepolisian. Publik pun, menurut Budi, menunjukkan kepercayaan dan dukungan yang tinggi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.