Hakim Tolak Perlawanan Silmy Karim, Sidang Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Lanjut ke Pembuktian

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Putusan sela tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis, 12 November 2026.

Ketua Majelis Hakim Asep Supriyadi saat membacakan amar putusan menyatakan perlawanan terdakwa dan/atau advokat Silmy Karim tidak diterima. Hakim juga menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi guna membuktikan surat dakwaan.

Sidang pemeriksaan saksi dari pihak jaksa dijadwalkan akan digelar pada Selasa, 17 November 2026. Perkara ini tercatat dengan nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Silmy Karim. Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, proses persidangan akan memasuki tahap pembuktian.

Menanggapi putusan sela tersebut, Silmy Karim menyampaikan harapannya agar fakta-fakta yang terungkap di persidangan nanti dapat membuktikan apa yang telah ia sampaikan dalam nota perlawanannya. Ia mengaku hanya berupaya memperjuangkan haknya melalui proses hukum yang berjalan. "Masalah keputusan itu adalah sudah kewenangan hakim. Dan saya pikir apapun keputusannya ya kan kita harus siap," ujarnya usai sidang.

Dalam dakwaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa Silmy didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa menyatakan bahwa dari jumlah tersebut, Silmy menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar. Pemerasan dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat Imigrasi lainnya, antara lain mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, serta beberapa pejabat lainnya. Perbuatan tersebut juga disebut memperkaya sejumlah pihak, termasuk Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta dan Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769.

Selain pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Gratifikasi tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar. Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Silmy melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Setelah putusan sela ini, persidangan akan memasuki tahap pemeriksaan saksi yang dijadwalkan pada 17 November 2026. Silmy Karim berharap proses hukum selanjutnya dapat berjalan lancar hingga perkara selesai. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan perkara kepada majelis hakim dan menyatakan siap menerima apa pun putusan yang nantinya dijatuhkan.