Bupati Kupang Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Kekerasan Seksual, Mendagri Tunggu Proses Hukum
17 November 2026 · Justisio Editorial Team
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang, Yosef Lede, pada Rabu, 18 November 2026, terkait dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu diduga terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di rumah dinas Bupati Kupang yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban RWM diduga dijanjikan akan diberi pekerjaan di salah satu Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang. Dua orang wanita berinisial EK dan LS disebut mengantar korban ke rumah dinas tersebut.
Laporan resmi diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT. Kasus ini ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT. Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah dinas pada Senin, 16 November 2026, dan menemukan sepotong celana yang diduga milik korban.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara. "Kita sudah minta Irjen Mendagri untuk koordinasi sama polisi yang menangani. Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, bisa saja itu terjadi, namanya laporan, bisa juga tidak. Kalau terjadi, ya sesuai aturan yang berlaku," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11). Sementara itu, Bupati Yosef Lede menyatakan akan mengikuti proses hukum dan memenuhi panggilan penyidik. "Saya akan datang, jika dipanggil penyidik," ucap politikus Gerindra itu.
Hingga Senin (16/11), penyidik telah memeriksa enam orang saksi, termasuk korban RWM dan kedua orang tuanya. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, menyampaikan bahwa surat panggilan untuk Yosef Lede telah disiapkan dan akan dikirim. Selain itu, dua saksi lain berinisial EK dan LS yang tidak memenuhi panggilan pada Senin (16/11) dengan alasan sakit, akan dijadwalkan kembali untuk diperiksa pada Rabu (18/11). Total ada delapan orang yang rencananya akan diperiksa.
Mendagri Tito mencontohkan kasus Bupati Gowa yang sebelumnya berujung pada proses pemberhentian kepala daerah. Ia menegaskan, sanksi pemberhentian dapat diproses apabila dugaan tersebut terbukti dan memenuhi ketentuan yang berlaku. "Kalau sudah aturan berlaku nanti jalan, kita lihat proses hukumnya, ya sama seperti pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti kasus yang di Gowa, bisa saja nanti kalau bersalah ya di impeach, bisa diganti, dan lain-lain. Kami akan ikuti proses itu," ujar Tito.
Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kapolda juga mengungkapkan telah dihubungi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang memberikan dukungan agar proses hukum berjalan secara terbuka dan akuntabel. Selanjutnya, publik menantikan hasil pemeriksaan terhadap Bupati Yosef Lede yang dijadwalkan pada Rabu besok.
Berita Lainnya
- Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden
- Pramono Minta Tindak Tegas Pelaku Penusukan Tiga Jemaah di Masjid Jakarta Timur
- Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden
- Yusril Sebut Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
- Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Dugaan Makar