Pidana

Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Dugaan Makar

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Dugaan Makar

Photo by Cheung Yin on Unsplash

Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar yang merupakan pengembangan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka.

Kapolri mengatakan hal tersebut di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Selasa, 17 November 2026. "Belum, belum (belum ada tersangka). Masih dalam proses," kata Suyudi kepada wartawan. Proses penanganan perkara tersebut masih berjalan dan penyidik terus mengumpulkan alat bukti.

Penyidik juga tengah memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat penyidikan. Selain itu, barang bukti yang telah diamankan, termasuk perangkat elektronik dan gadget, akan dipelajari lebih lanjut. "Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari," jelas Suyudi.

Perkara dugaan makar ini merupakan pengembangan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses. Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, sementara Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Meski belum ada tersangka dalam perkara makar, Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan pada 12 November 2026. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan pengiriman SPDP merupakan kewajiban penyidik setelah laporan polisi diterbitkan. "Sejak terbit LP, kami wajib mengirim SPDP," kata Susatyo. Dalam SPDP yang terdaftar di situs Kejaksaan, tercantum nama Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lain dalam kolom tersangka/terdakwa.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. Dalam kasus penyadapan, keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dan Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1).

Kapolri menyatakan pihaknya masih terus mendalami dugaan makar berdasarkan barang bukti yang disita. "Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujar Suyudi. Sementara itu, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Perkembangan selanjutnya mengenai penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.

Berita Lainnya