Pidana

Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden

Photo by Fer Troulik on Unsplash

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Sanksi ini dijatuhkan terkait kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik digelar selama sembilan jam sejak pukul 09.00 WIB di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026). Dalam sidang tersebut, Eko Hadi dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural. Majelis KKEP juga menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela.

Sidang KKEP dipimpin oleh mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo, selaku ketua merangkap anggota. Posisi wakil ketua diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan. Tiga anggota majelis lainnya adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi. Dalam persidangan, turut dihadirkan sembilan orang saksi termasuk saksi yang meringankan.

Atas putusan tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan akan mengajukan banding. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa mekanisme banding telah diatur dan nantinya akan dibentuk komisi banding untuk memproses pengajuan tersebut. "Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut," ujarnya.

Setelah putusan dijatuhkan, Irjen Eko Hadi Santoso kembali menjalani penahanan di Mako Brimob Polri. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yaitu eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Selain menyasar Presiden, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.

Eko Hadi Santoso diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan PTDH terhadap Eko Hadi menyusul putusan serupa terhadap Irjen Ahrie Sonta yang telah dijatuhi sanksi PTDH pada Selasa (10/11/2026) dalam perkara yang sama. Ahrie Sonta juga telah mengajukan upaya banding atas putusan tersebut.

Selanjutnya, komisi banding akan dibentuk untuk memproses permohonan banding yang diajukan oleh Irjen Eko Hadi Santoso. Hasil putusan dari sidang banding tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Polri.

Berita Lainnya