Tata Negara

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Pembentukan UU dan RUU Statistik

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Pembentukan UU dan RUU Statistik

Photo by Frederic Köberl on Unsplash

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 17 November 2026. Rapat ini bertujuan mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang (RUU Pembentukan UU) usul inisiatif dan perpanjangan pembahasan RUU Statistik. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat dihadiri oleh 288 anggota dari total 573 anggota DPR RI. Rinciannya, 206 anggota hadir secara langsung dan 82 anggota memberikan izin. Dasco menyatakan bahwa seluruh fraksi di DPR RI terwakili dalam rapat tersebut, sehingga kuorum telah tercapai.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh yang hadir sebanyak 206 anggota dan izin 82 orang anggota, total 288 orang anggota dari 573 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Dasco saat membuka rapat.

Agenda utama rapat paripurna terdiri dari dua poin. Pertama, mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pembentukan UU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR RI. Kedua, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU Statistik, yang juga akan diikuti dengan pengambilan keputusan.

Setelah menyatakan kuorum tercapai, Dasco secara resmi membuka rapat. "Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," pungkasnya.

Kedua RUU yang dibahas memiliki signifikansi dalam sistem legislasi nasional. RUU Pembentukan UU dirancang untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang, sementara RUU Statistik berkaitan dengan penyelenggaraan statistik nasional. Perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik menunjukkan perlunya pendalaman lebih lanjut sebelum disahkan.

Setelah rapat paripurna, DPR akan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan keputusan yang diambil. RUU yang telah disepakati akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah sebelum最终 disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, RUU Statistik akan kembali dibahas dalam masa sidang berikutnya sesuai dengan perpanjangan waktu yang telah disetujui.

Berita Lainnya