Tata Negara

DPR Tetapkan RUU Tata Cara Pembentukan UU, Ini Syarat Fast-Track

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

Rapat Paripurna ke-12 DPR masa sidang II 2026-2027 resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR. Penetapan ini berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. RUU tersebut berstatus sebagai kumulatif terbuka dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

RUU ini akan mengatur mekanisme penyusunan undang-undang secara kilat atau fast-track legislation. Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, menyatakan bahwa pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat adalah bagian dari prosedur pembentukan undang-undang. Bayu menjelaskan, RUU Tata Cara Pembentukan UU akan terdiri dari 12 bab dan 92 pasal, dengan 71 pasal merupakan materi baru dan 21 pasal lainnya berasal dari materi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Usai disahkan, RUU tersebut akan menjadi acuan utama dasar penyusunan undang-undang, sementara UU PPP hanya akan mengatur soal penyusunan peraturan di bawahnya. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dasco menawarkan agar pendapat tiap fraksi diserahkan secara tertulis untuk mengefektifkan waktu, yang kemudian disetujui peserta rapat.

Bayu Dwi Anggono memaparkan enam syarat atau kondisi RUU bisa disusun secara mekanisme fast-track. Pertama, untuk mengesahkan perjanjian internasional tertentu yang memiliki urgensi untuk segera diberlakukan. Kedua, untuk menindaklanjuti putusan MK yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian UU. Ketiga, mengubah materi muatan undang-undang secara terbatas. Keempat, memperbaiki kesalahan teknik penulisan. Kelima, mengubah lampiran undang-undang. Keenam, keadaan tertentu yang menunjukkan urgensi untuk membentuk UU melalui prosedur cepat.

Selain syarat, terdapat lima batasan yang harus dipenuhi agar RUU bisa disusun secara cepat. Pertama, terdapat situasi tertentu yang menuntut darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional. Kedua, tetap memperhatikan asas keterbukaan, asas partisipasi masyarakat, asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan. Ketiga, harus tetap menjamin keterlibatan publik secara proporsional. Keempat, adanya kajian naskah akademik yang memadai. Kelima, pengambilan keputusan yang sah sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Putusan MK yang mendasari RUU ini merujuk pada putusan nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait revisi UU TNI (UU Nomor 3 Tahun 2025) pada 17 September 2025. Dalam amar putusannya, MK memaknai Pasal 22A UUD 1945 soal tata cara pembentukan undang-undang harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Rapat Paripurna juga menyepakati perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.

Selanjutnya, RUU Tata Cara Pembentukan UU akan dibahas lebih lanjut oleh DPR bersama pemerintah. Proses pembahasan akan mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Belum ada jadwal pasti kapan RUU ini akan disahkan menjadi undang-undang.

Berita Lainnya