Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat dan Ajukan Banding dalam Kasus Penyadapan
17 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Fred Moon on Unsplash
Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa (17/11/2026). Putusan tersebut diumumkan di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Atas putusan itu, Eko Hadi langsung menyatakan banding.
Sidang etik terhadap Eko Hadi digelar secara tertutup di Ruang Sidang Biro Wabprof, Gedung Divpropam Polri. Berdasarkan dokumentasi yang dibagikan Divisi Humas Polri, Eko Hadi terlihat dikawal dua anggota Provos saat memasuki ruang sidang. Setibanya di dalam, dia memberikan hormat kepada Ketua Komisi merangkap anggota, Komjen Hendro Pandowo, yang memimpin persidangan.
Persidangan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi, Irjen Agus Dwi Hermawan, serta tiga anggota komisi, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Eko Hadi yang mengenakan seragam polisi tampak fokus membaca dokumen yang dibawanya selama persidangan berlangsung.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa sidang etik ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal atau illegal access. "Untuk dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan dalam melakukan akses ilegal atau illegal access," kata Trunoyudo. Ia menjelaskan bahwa persidangan akan membuktikan dugaan akses ilegal yang memanfaatkan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat atau jabatan, dan memastikan tidak ada impunitas dalam penegakan aturan internal. "Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku," ujarnya.
Dalam perkara etik tersebut, Eko Hadi diduga melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang etik Eko Hadi merupakan kelanjutan dari proses penegakan etik terhadap para pejabat Polri yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal. Sebelumnya, eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi PTDH pada 10 November 2026. Dalam persidangan Eko Hadi, terungkap dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem milik Polri yang digunakan dalam aktivitas penyadapan, yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas putusan PTDH tersebut, Eko Hadi menyatakan banding. Kepastian itu disampaikan oleh Brigjen Trunoyudo dalam konferensi pers setelah sidang. Dengan demikian, proses hukum etik terhadap Eko Hadi akan berlanjut ke tingkat banding.
Berita Lainnya
- Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden
- Pramono Minta Tindak Tegas Pelaku Penusukan Tiga Jemaah di Masjid Jakarta Timur
- Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden
- Yusril Sebut Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
- Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Dugaan Makar