Pidana

Jaksa KPK Hadirkan 200 Saksi di Sidang Dugaan Pemerasan Silmy Karim

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

Jaksa KPK Hadirkan 200 Saksi di Sidang Dugaan Pemerasan Silmy Karim

Photo by Michael D Beckwith on Unsplash

Sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim memasuki tahap pembuktian. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan 200 saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Jaksa menyampaikan pernyataan pembuka di persidangan pada Selasa (17/11/2026). Jaksa akan menghadirkan saksi sebanyak kurang lebih 200 orang. Keterangan para saksi akan didukung oleh alat bukti berupa surat, dokumen, dan barang bukti elektronik berupa chatting WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang berkaitan dengan perbuatan para terdakwa.

Jaksa mengatakan para saksi akan dihadirkan untuk membuktikan peran Silmy dan terdakwa lainnya. Jaksa akan membuktikan peranan masing-masing terdakwa sehingga membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa. Jaksa tidak menjelaskan secara detail terkait saksi fakta perkara maupun ahli.

Pengacara Silmy, Dodi S Abdulkadir, menyampaikan bahwa Silmy baru menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2023 hingga 20 Oktober 2024 dan sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026. Dodi menegaskan Silmy bukan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga tidak memiliki kewenangan di bidang keimigrasian sebelum 4 Januari 2023. Dodi mengatakan akan ada 25 saksi dan ahli meringankan yang akan dihadirkan, yaitu sekurang-kurangnya 15 saksi meringankan dan 10 ahli.

Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total nilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar. Pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama sejumlah pejabat imigrasi lainnya. Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 yang terdiri atas uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.

Sebelumnya, hakim telah menolak perlawanan yang diajukan Silmy Karim, sehingga sidang kasus pemerasan ini lanjut ke tahap pembuktian. Persidangan selanjutnya akan berfokus pada pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang diajukan oleh jaksa KPK untuk membuktikan dakwaan terhadap Silmy dan para terdakwa lainnya.

Berita Lainnya