Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi KSO Migas
17 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Angiola Harry on Unsplash
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan BUMD PT Migas Kota Bekasi. Pemeriksaan ini terkait kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Tri Adhianto dijadwalkan diperiksa oleh penyidik di Gedung Bundar Kejagung pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 09.00 atau 10.00 WIB. Anang menyebut belum dapat memastikan apakah Tri Adhianto akan hadir dalam pemeriksaan tersebut.
Kejagung sebelumnya telah menggeledah enam lokasi terkait kasus ini. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengumpulkan alat bukti. Lokasi yang digeledah meliputi Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi, Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd di Jakarta, Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Anang Supriatna mengungkapkan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut terindikasi sarat pelanggaran mekanisme aturan dan perizinan. Menurutnya, perusahaan yang bekerja sama baru dibentuk setelahnya, dan prosesnya tidak melalui izin dari DPR serta Kementerian ESDM. Ia menambahkan bahwa mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, sehingga menyebabkan kerugian negara.
Dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi ini ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. Anang menyebut kerugian tidak hanya dialami oleh perusda yang membebani anggaran daerah, tetapi juga pihak Pertamina. Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan. Hingga saat ini, Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Perkara ini bermula dari pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi yang kemudian menggandeng pihak swasta atau perusahaan asing. Kejagung akan terus mengusut dugaan penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi terkait KSO bersama PT Pertamina EP. Pemeriksaan terhadap Tri Adhianto diharapkan dapat memperjelas keterlibatan dan tanggung jawab para pihak dalam perkara ini.
Berita Lainnya
- Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden
- Pramono Minta Tindak Tegas Pelaku Penusukan Tiga Jemaah di Masjid Jakarta Timur
- Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden
- Yusril Sebut Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
- Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Dugaan Makar