Komnas Perempuan Kecam Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Minta Proses Hukum Transparan
17 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Ditto Bowo on Unsplash
Komnas Perempuan mengecam dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Bupati Kupang Yosef Lede terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Lembaga tersebut mendesak kepolisian segera melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.
Peristiwa dugaan pemerkosaan tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan keterangan awal, korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah mendapat informasi mengenai penawaran pekerjaan. Korban kemudian mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik. Setelah kejadian, korban menghubungi saksi untuk meminta pertolongan sebelum akhirnya dijemput dan meninggalkan lokasi.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyatakan pihaknya memberikan dukungan untuk korban agar segera mendapatkan perlindungan dan layanan akses pemulihan secara berkelanjutan sejak melaporkan kasus tersebut. Komnas Perempuan juga mendorong Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan korban serta keluarganya. Dahlia mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan sebagai kepala daerah dengan menggunakan iming-iming pekerjaan yang menjadi modus korban terjerat.
Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut dengan YL sebagai pihak terlapor. Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan. Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan terus berjalan dan menegaskan bahwa jabatan maupun status seseorang tidak akan menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi dengan mengatakan pihaknya telah meminta Inspektur Jenderal Kemendagri berkoordinasi dengan kepolisian. Tito menegaskan akan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akan memberikan sanksi sesuai aturan jika dugaan pelanggaran terbukti. Ia mencontohkan kasus serupa di Gowa yang berujung pada proses impeachment.
Komnas Perempuan mendesak kepolisian menggunakan pasal pemberat dan berlapis dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaga tersebut juga meminta kepolisian memastikan pencegahan penghilangan barang bukti dan saksi-saksi. Komnas Perempuan mendesak Gubernur dan Kemendagri untuk segera melakukan pemeriksaan secara transparan dan memberhentikan secara tidak hormat kepala daerah tersebut serta mendukung jaminan restitusi bagi korban sejak awal.
Ke depan, Komnas Perempuan mengecam setiap tindakan pemimpin daerah yang melakukan kekerasan seksual dan memperingatkan agar perbuatan tersebut tidak berulang di daerah lain. Kapolda NTT meminta media dan masyarakat untuk ikut memantau perkembangan penyidikan hingga prosesnya selesai. Sementara itu, Mendagri menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan menunggu hasil investigasi kepolisian sebelum menjatuhkan sanksi.
Berita Lainnya
- Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden
- Pramono Minta Tindak Tegas Pelaku Penusukan Tiga Jemaah di Masjid Jakarta Timur
- Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden
- Yusril Sebut Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
- Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Dugaan Makar