Pidana

KPK Periksa Inspektur Daerah dan 18 Pejabat Klaten dalam Kasus Bupati Hamenang

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

KPK Periksa Inspektur Daerah dan 18 Pejabat Klaten dalam Kasus Bupati Hamenang

Photo by krisna azie on Unsplash

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Inspektur Daerah Kabupaten Klaten, Agus Suprapto, pada Senin, 16 November 2026. Agus diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah.

Selain Agus Suprapto, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi lainnya. Mereka adalah Rizqan Iryawan selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Klaten, Heni Rahmawati selaku karyawan PT Madani, serta Abdul Hafiedz selaku Direktur CV Madani Callista Saibuyun. Dua saksi lainnya adalah Dwi Karsito selaku Direktur CV Epic Management dan Mayrizal Tarigan selaku Inspektur Pembantu Bidang Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Belum diketahui materi yang akan digali penyidik dari keterangan keenam saksi tersebut.

Pada hari berikutnya, Selasa, 17 November 2026, KPK kembali memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa para saksi tersebut adalah jajaran Kepala Dinas dan seorang Camat. Mereka diperiksa di lokasi yang sama, yaitu Kantor KPPN Surakarta. Total ada 18 orang yang dipanggil, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Camat Polanharjo.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative bernama Muhammad Amin Wahyu Utomo. Penetapan tersangka dilakukan setelah mereka terjaring operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026. Hamenang diduga terlibat dalam kasus suap perubahan hasil audit BPK.

KPK menduga praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga terjadi sebelum era kepemimpinan Hamenang. Hal ini terungkap saat penyidik memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi. Budi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih terus ditelusuri. Penyidik juga mendalami apakah praktik serupa terjadi di era sebelumnya.

KPK terus melakukan penelusuran terhadap dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Hamenang. Budi Prasetyo menambahkan bahwa penyidik masih akan terus menelusuri apakah praktik tersebut juga terjadi di era-era sebelumnya. Masyarakat diminta menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidikan perkara ini.

Berita Lainnya