KPK Yakin Penyadapan Listyo Sigit Tak Terkait Kebocoran OTT
17 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Cheung Yin on Unsplash
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak berkaitan dengan isu kebocoran operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini terjadi. Keyakinan ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (16/11/2026).
Menurut Taufik, isu kebocoran yang sempat muncul di internal KPK telah diklarifikasi. Ia menegaskan bahwa sejauh ini hanya satu peristiwa kebocoran yang terkonfirmasi dan terverifikasi, yaitu kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Peristiwa tersebut, lanjutnya, melibatkan staf administrasi KPK berinisial Setya Budi Dias (DIS) yang diduga menjadi pihak pembocor.
Taufik menjelaskan bahwa kasus pemerasan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan dan mendekati akhir. Perkara itu akan segera dilimpahkan ke persidangan. Ia memastikan bahwa informasi terkait perkara-perkara yang ditangani KPK hanya berada di ranah internal KPK dan tidak diketahui pihak lain.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkap bahwa KPK menjadi salah satu target penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Sigit berperan sebagai end user atau penerima hasil akhir penyadapan. Ia juga diduga memberikan perintah dan menentukan target secara lisan atau melalui WhatsApp.
Suyudi memaparkan bahwa target penyadapan ilegal itu sangat luas, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. Daftar sasaran ini merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
Ke depan, kasus penyadapan ilegal ini masih akan terus diselidiki. Sementara itu, KPK memastikan bahwa perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang melibatkan staf administrasinya akan segera memasuki tahap persidangan setelah proses penyidikan selesai.
Berita Lainnya
- Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden
- Pramono Minta Tindak Tegas Pelaku Penusukan Tiga Jemaah di Masjid Jakarta Timur
- Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden
- Yusril Sebut Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
- Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Dugaan Makar