Saksi Sidang Silmy Karim Akui Setor Rp80-130 Juta untuk Izin Tinggal WNA
17 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Kristijan Arsov on Unsplash
Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetorkan uang sebesar Rp80 juta hingga Rp130 juta untuk mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengakuan itu disampaikan Joko saat menjadi saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal WNA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Joko bersaksi untuk terdakwa eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim bersama sejumlah terdakwa lainnya.
Joko menceritakan bahwa permohonan izin tinggal yang diurusnya tidak kunjung disetujui oleh Ditjen Imigrasi. Ia kemudian menemui terdakwa Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi untuk menanyakan penyebab keterlambatan tersebut. Dalam pertemuan itu, Tessar menyampaikan adanya biaya tambahan sebesar Rp1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal.
Biaya tambahan tersebut, menurut Joko, berada di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang seharusnya dibayarkan. Setelah itu, Joko diarahkan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Komunikasi dengan Juniadi kemudian dilakukan melalui mantan karyawan Joko bernama Nur Adib, yang menyampaikan mekanisme pembayaran dan jumlah uang yang harus disetorkan.
Joko mengaku rutin menyetorkan uang sebesar Rp80 juta hingga Rp130 juta untuk setiap periode pembayaran, yang dilakukan satu bulan atau dua bulan sekali sesuai permintaan Juniadi. Ia mengatakan pembayaran dilakukan secara tunai sejak pertengahan tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2025. Joko mengaku memenuhi permintaan biaya tambahan tersebut karena terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggalnya tidak diterbitkan oleh pihak Ditjen Imigrasi. Ia juga menyatakan bahwa setelah pembayaran, permohonan izin tinggal biasanya langsung disetujui.
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA dengan total nilai Rp168,9 miliar. Jaksa menyatakan Silmy menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Pemerasan tersebut didakwa dilakukan Silmy bersama-sama dengan sejumlah pejabat imigrasi lainnya, yaitu Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Tessar Bayu Setyaji, Juniadi Sri Priambudi, serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah. Selain pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp31,3 miliar.
Persidangan kasus ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menyatakan akan menghadirkan sekitar 200 saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap Silmy Karim dan para terdakwa lainnya. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan kembali digelar dengan menghadirkan saksi-saksi lainnya.
Berita Lainnya
- Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden
- Pramono Minta Tindak Tegas Pelaku Penusukan Tiga Jemaah di Masjid Jakarta Timur
- Polri Pecat Irjen Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Presiden
- Yusril Sebut Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
- Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Tersangka Dugaan Makar