Ahrie Sonta dan Eko Hadi Ajukan Banding, Polri Bentuk Majelis KKEP
18 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Jarred Ray on Unsplash
Mabes Polri akan segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi pemecatan itu sebelumnya diberikan Majelis KKEP Polri atas keterlibatan mereka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa permohonan banding Ahrie dan Eko akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," ujarnya. Hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan kepada publik. "Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut," jelasnya.
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Kemudian, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026. Meski menyatakan banding, keduanya tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha. Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
Berita Lainnya
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo
- KPK Periksa Kembali Sestama BNPB Terkait Korupsi Dana Bencana
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
- Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Tersangka Baru Belum Diumumkan
- Pemilik Kapal MT Global 168 Penyelundup Ketamin 1,16 Ton Ditangkap di Malaysia