Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete Terkait Dugaan Makar
18 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by muhammad arief on Unsplash
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah mantan Irjen Pol Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan bahwa penggeledahan tersebut terkait penanganan kasus makar.
Penyidik tidak hanya melakukan penggeledahan, tetapi juga olah tempat kejadian perkara di rumah tersebut. Rumah di kawasan Cipete itu diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi Santoso. "Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," ujar Susatyo pada Rabu (18/11/2026).
Namun, Bareskrim Polri belum mengungkap secara rinci temuan dari hasil penggeledahan dan olah TKP tersebut. Susatyo menyatakan bahwa hasil penggeledahan akan disampaikan secara komprehensif dalam konferensi pers. "Akan disampaikan saat presscon lengkap," jelasnya.
Kasus ini melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses. Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Proses hukum terhadap para perwira tinggi tersebut terus berlanjut. Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Terbaru, Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi PTDH oleh Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan, terungkap dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem milik Polri yang digunakan dalam aktivitas penyadapan, yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Hingga saat ini, publik masih menunggu penjelasan resmi dari Bareskrim Polri mengenai hasil penggeledahan rumah Eko Hadi Santoso. Konferensi pers dijadwalkan akan digelar untuk mengungkap temuan penyidik. Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka, termasuk upaya banding yang diajukan oleh beberapa pihak, masih berjalan.
Berita Lainnya
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo
- KPK Periksa Kembali Sestama BNPB Terkait Korupsi Dana Bencana
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
- Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Tersangka Baru Belum Diumumkan
- Pemilik Kapal MT Global 168 Penyelundup Ketamin 1,16 Ton Ditangkap di Malaysia