Pidana

Fahd Arafiq Klaim Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, KPK Dinilai Keliru

18 November 2026 · Justisio Editorial Team

Fahd Arafiq Klaim Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, KPK Dinilai Keliru

Photo by William Firmansyah on Unsplash

Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa malam. Ia menegaskan bahwa uang tersebut diberikan secara murni untuk kepentingan organisasi NU. "KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd. Dalam kesempatan terpisah, ia juga menyebut memberikan 3,9 juta dolar untuk NU.

Sebelumnya, Fahd mengaku sempat dimintai uang oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Menurut Fahd, Arif awalnya meminta Rp100 miliar melalui sambungan telepon sejak 25 Agustus. Fahd mengaku menolak permintaan itu pada 25 dan 26 Agustus, namun akhirnya bersedia memberikan dana talangan setelah Arif menyebut nama seorang petinggi pada 27 Agustus. "Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, membantah keras klaim Fahd. Ia menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU tidak memiliki kaitan dengan aliran uang hasil korupsi. "Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU," katanya. Gus Ipul meminta pihak yang menyampaikan tudingan untuk menunjukkan bukti konkret dan menekankan bahwa pernyataan tanpa bukti dapat merugikan nama baik organisasi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 14 September 2026 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Operasi tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap, terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung Tbk, serta sejumlah pihak swasta dan politisi.

Delapan tersangka tersebut adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang diduga menjadi perantara. Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan.

Gus Ipul menyatakan bahwa PBNU akan mencermati perkembangan perkara ini, termasuk bukti-bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan mendatang. Ia kembali memastikan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak memiliki kaitan dengan penggunaan uang hasil korupsi. "Sekali lagi, tidak ada kaitannya uang hasil korupsi dengan muktamar yang lalu," tegasnya. Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang membuat opini yang dapat menyeret nama NU dalam kasus ini.

Berita Lainnya