Pidana

Kapolri Teken Perpol Baru, Sidang Etik Polri Kini Bisa Digelar Daring

18 November 2026 · Justisio Editorial Team

Kapolri Teken Perpol Baru, Sidang Etik Polri Kini Bisa Digelar Daring

Photo by LinkedIn Sales Solutions on Unsplash

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Aturan yang diteken pada Senin, 16 November 2026 ini merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Salah satu perubahan utamanya adalah pelaksanaan sidang KKEP kini dapat digelar secara daring.

Ketentuan mengenai sidang daring tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Dalam pasal itu disebutkan bahwa sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. Sebelumnya, dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, tidak ada opsi sidang secara daring dan sidang wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung. Apabila terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil dua kali secara sah, sidang tetap dilaksanakan tanpa kehadirannya.

Selain mengatur sidang daring, aturan baru ini juga mengubah mekanisme penyusunan majelis KKEP. Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa majelis KKEP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Pangkat Ketua dan Anggota Majelis diatur harus setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar. Aturan ini juga menjadi dasar dalam penentuan majelis untuk sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka terdiri dari eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet Uliandi, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Menurut temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo Sigit Prabowo dan anak buahnya, seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.

Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan menggunakan aturan baru yang memungkinkan persidangan secara daring.

Berita Lainnya