Pidana

Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit

18 November 2026 · Justisio Editorial Team

Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit

Photo by Refhad on Unsplash

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah aturan dalam mekanisme sidang etik. Aturan ini diterbitkan menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan pada pekan depan. Perpol tersebut ditandatangani pada Senin, 16 November 2026, dan mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Terdapat sembilan poin perubahan dalam Perpol baru tersebut. Salah satu perubahan adalah pengertian banding yang sebelumnya dapat diajukan oleh pelanggar, istri/suami, anak, atau orang tua, kini dibatasi hanya untuk pelanggar. Selain itu, batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan diubah dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender, sehingga hari Sabtu dan Minggu ikut dihitung.

Perubahan juga terjadi pada susunan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam aturan baru, anggota KKEP dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar. Ketentuan ini memungkinkan majelis sidang etik berpangkat lebih rendah untuk mengadili perwira tinggi seperti Jenderal Listyo Sigit yang berpangkat bintang empat.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan ini adalah persiapan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit. "Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu, 18 November 2026. Selain itu, aturan baru juga mengatur bahwa sidang KKEP dapat digelar secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Saat ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah digelar dan keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Polri telah mengagendakan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit pada pekan depan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa mekanisme sidang akan mengikuti ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026. "Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," ujarnya.

Berita Lainnya