Lainnya

Komisi I DPR Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas Jangka Menengah

18 November 2026 · Justisio Editorial Team

Komisi I DPR Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas Jangka Menengah

Photo by Nico Ruge on Unsplash

Komisi I DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Artifisial (AI) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah. Usulan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 yang digelar di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan bahwa regulasi ini diperlukan untuk merespons perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Dave Laksono menjelaskan bahwa pengaturan mengenai AI sudah diterapkan di berbagai negara, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di benua lain. Ia mencontohkan Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang telah memiliki aturan terkait kecerdasan buatan. Sementara itu, negara-negara seperti di Eropa dan Amerika Serikat dinilai sudah memiliki pengaturan yang lebih mendalam. Menurut Dave, Indonesia belum memiliki regulasi serupa sehingga perlu segera menyusunnya.

"Dan satu lagi, yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU tentang Kecerdasan Artifisial. Karena ini menjadi suatu kebutuhan karena sesuai perkembangan zaman dan juga teknologi per saat ini sehingga ada perlu pengaturannya," kata Dave kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa pengaturan AI di Indonesia belum ada hingga kini, sehingga perlu dimasukkan ke dalam Prolegnas, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. "Nah, sementara kita ini masih belum ada sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut, sehingga agar bisa dimasukkan kalau tidak di jangka pendek, ya jangka menengah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dave juga memaparkan sejumlah RUU lain yang tengah menjadi prioritas pembahasan Komisi I DPR. Salah satunya adalah RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang saat ini sedang dibahas oleh panitia kerja (panja) bersama pemerintah. Selain itu, terdapat RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR dan telah diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah pun telah mengirimkan surat presiden (surpres), namun pembahasan masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Komisi I DPR juga akan membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dave menyebutkan bahwa RUU ini hanya memuat satu pasal yang perlu diubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya sejumlah RUU prioritas tersebut, usulan RUU AI baru dapat dibahas jika naskah akademiknya telah selesai disusun.

Dave menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka peluang RUU AI masuk dalam prioritas pembahasan jika naskah akademik sudah tersedia. Saat ini, Komisi I DPR masih fokus pada penyelesaian tiga RUU prioritas lainnya, sehingga RUU AI diusulkan untuk masuk dalam Prolegnas jangka menengah. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

Ke depan, pembahasan RUU AI akan bergantung pada penyelesaian naskah akademik dan kesiapan DPR serta pemerintah. Jika naskah akademik rampung, bukan tidak mungkin RUU ini dapat menjadi prioritas lebih awal. Sementara itu, Komisi I DPR akan terus mengawal pembahasan RUU prioritas yang sudah berjalan, termasuk RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU Penyiaran.

Berita Lainnya