Pidana

Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

18 November 2026 · Justisio Editorial Team

Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Photo by Zoshua Colah on Unsplash

Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026) siang. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Rapat ini merupakan tahapan lanjutan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) dan tim perumus.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Dari Komisi III DPR, hadir Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana, serta jajaran anggota. Sebanyak 32 dari 46 anggota Komisi III DPR tercatat hadir. Dari pihak pemerintah, hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.

Dalam sambutannya, Dasco menjelaskan bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah dilakukan secara mendalam dan intensif sejak 5 November 2026. Setelah pembahasan DIM pasal per pasal selesai, Panja menyerahkan perumusan dan sinkronisasi kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Timus dan Timsin telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya kepada Panja pada pagi hari tanggal 18 November 2026.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah rampung. Ia menyebutkan total ada 397 butir DIM yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18. "Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," ujarnya.

Rapat pleno ini merupakan pengambilan keputusan tingkat satu yang akan membawa RUU tersebut ke tahap selanjutnya, yaitu pembahasan tingkat dua di rapat paripurna DPR. Selain menerima laporan Panja, rapat juga menerima pandangan mini fraksi terkait pengambilan keputusan. Dasco menyatakan rapat dinyatakan terbuka untuk umum dan telah memenuhi kuorum.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra menyampaikan bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan tugas melakukan perbaikan redaksional terkait penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, serta konsistensi penomoran dan sistematika. Proses tersebut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).

Setelah pengambilan keputusan tingkat satu ini, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Dasco menegaskan bahwa rapat ini merupakan langkah untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berita Lainnya