Komisi III DPR Siap Sahkan RUU Perampasan Aset, Pleno Digelar Hari Ini
18 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Zoshua Colah on Unsplash
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan menggelar rapat pleno pengesahan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026). Pengambilan keputusan ini dilakukan setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi III menerima laporan dari Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang menyatakan naskah RUU telah rampung. Rapat pleno direncanakan dimulai pukul 13.00 WIB, di mana delapan fraksi akan menyampaikan pandangan mini fraksi masing-masing.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa rapat pleno akan dilanjutkan dengan rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sebelumnya, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi telah melaporkan penyelesaian perumusan serta sinkronisasi naskah RUU yang telah dibahas di tingkat Panja. Laporan tersebut disetujui oleh Panja Komisi III dalam kesempatan yang sama.
Dalam proses perumusan, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan untuk memastikan tata bahasa dan sistematika naskah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tim melakukan perbaikan redaksional yang mencakup penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, konsistensi penomoran, dan sistematika. Selain itu, dilakukan sinkronisasi antarpasal agar tidak terjadi pertentangan ketentuan maupun perbedaan penafsiran, serta penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk memastikan seluruh hasil pembahasan Panja telah ditindaklanjuti.
Anggota Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra, dalam laporannya, menyampaikan bahwa Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi telah menyelesaikan tugas berdasarkan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. Ia juga mengungkapkan bahwa nomenklatur RUU telah berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, dari sebelumnya RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana.
Setelah pengesahan tingkat pertama di Komisi III, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Tahap ini merupakan kelanjutan dari proses pembahasan yang telah dilakukan di tingkat Panja dan tim perumus. Saat ini, RUU tersebut telah memasuki tahap finalisasi pembahasan di tingkat komisi.
RUU Perampasan Aset dirancang untuk mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Perubahan nomenklatur RUU menunjukkan perluasan cakupan dari yang semula hanya terkait tindak pidana menjadi spesifik mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.
Setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibahas di Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. Proses ini menandai langkah maju dalam penyelesaian regulasi yang telah lama dinantikan untuk memperkuat upaya perampasan aset hasil kejahatan di Indonesia.
Berita Lainnya
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo
- KPK Periksa Kembali Sestama BNPB Terkait Korupsi Dana Bencana
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
- Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Tersangka Baru Belum Diumumkan
- Pemilik Kapal MT Global 168 Penyelundup Ketamin 1,16 Ton Ditangkap di Malaysia