KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN sebagai Saksi Kasus Suap HGB
18 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sertifikat hak guna bangunan (HGB). Pemeriksaan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Kedua dirjen yang diperiksa adalah Asnaedi selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) dan Virgo Eresta Jaya selaku Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa keduanya telah hadir dan tengah menjalani pemeriksaan.
Selain kedua dirjen tersebut, penyidik KPK juga memeriksa Muhammad Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Seorang saksi lain yang dijadwalkan diperiksa adalah R Eko Yufri Krismawan Nugroho yang berstatus sebagai karyawan swasta. Budi Prasetyo belum merinci materi yang didalami dari para saksi.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN terus berproses. Ia menjelaskan bahwa penyidik terus memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut. Dari hasil pendalaman sementara, uang yang disita diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Kedelapan tersangka tersebut adalah Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon; Arif Sugiyanto; Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq; Rizal Pahlevi; Erwin; dan Muhammad Fakhry. Selain dugaan suap, KPK juga mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
KPK juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk. Temuan tersebut masih didalami dan berpeluang dikembangkan dalam penyidikan. Achmad Taufik Husein menyebutkan bahwa ada beberapa fakta yang sudah terkonfirmasi terkait PT Summarecon di wilayah Bogor, namun pihaknya juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan.
Ke depannya, penyidik KPK akan terus melakukan verifikasi sumber dana yang ditemukan dan mendalami keterkaitan uang tersebut dengan pengurusan mutasi, rotasi, promosi jabatan, serta layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kasus ini berpeluang berkembang seiring dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya.
Berita Lainnya
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo
- KPK Periksa Kembali Sestama BNPB Terkait Korupsi Dana Bencana
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
- Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Tersangka Baru Belum Diumumkan
- Pemilik Kapal MT Global 168 Penyelundup Ketamin 1,16 Ton Ditangkap di Malaysia