KPK Periksa Mantan Kepala BNPB Suharyanto sebagai Saksi Korupsi Dana Siap Pakai
18 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Ditto Bowo on Unsplash
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim penyidik KPK pada pekan lalu, tepatnya Kamis, 12 November 2026.
Pemeriksaan terhadap Suharyanto berlangsung di Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) dengan kerja sama antara penyidik KPK dan Puspom TNI. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini.
Selain Suharyanto, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah pihak lain, termasuk salah seorang deputi di BNPB dan seorang koordinator keprotokolan (Korsespim) di BNPB. Pemeriksaan terhadap ketiganya difokuskan pada proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk soal penunjukan langsung kepada vendor atau penyedia barang dan jasa.
"Semuanya didalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa," ujar Budi. Ia juga menambahkan bahwa penyidik mendalami dugaan adanya inisiatif dari pihak swasta yang kemudian memunculkan praktik suap dalam perkara tersebut.
Kasus dugaan korupsi penggunaan DSP untuk penanganan bencana di BNPB ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam OTT tersebut, sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta diamankan terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.
Dalam penyidikan perkara ini, KPK menduga terdapat dua klaster tindak pidana, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan dan penggunaan dana serta dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa. Penyidik juga mendalami dugaan konflik kepentingan, di mana sejumlah penyedia yang bermitra dengan BNPB pada periode 2024–2026 diduga memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto. KPK juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar, serta melakukan penggeledahan di kantor BNPB dan sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Ke depannya, penyidik KPK akan terus mendalami keterangan dari para saksi dan tersangka untuk mengungkap seluruh fakta dalam perkara ini. Proses penyidikan masih berlangsung dan KPK tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru atau mengembangkan kasus ke pihak lain yang terlibat.
Berita Lainnya
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo
- KPK Periksa Kembali Sestama BNPB Terkait Korupsi Dana Bencana
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
- Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Tersangka Baru Belum Diumumkan
- Pemilik Kapal MT Global 168 Penyelundup Ketamin 1,16 Ton Ditangkap di Malaysia