Pidana

Polri Beberkan Aturan Susunan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit

18 November 2026 · Justisio Editorial Team

Polri Beberkan Aturan Susunan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit

Photo by David Vives on Unsplash

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan aturan yang akan digunakan dalam penentuan majelis sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Listyo Sigit merupakan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan akan menjalani sidang etik pada pekan depan.

Trunoyudo menjelaskan bahwa mekanisme penyusunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Peraturan ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan spesifik mengenai susunan anggota majelis sidang tercantum dalam Pasal 42 peraturan tersebut.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (3), anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Dengan demikian, sidang KKEP terhadap Listyo Sigit yang berpangkat jenderal bintang empat dapat dipimpin oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Jenderal atau minimal Pati Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen).

Trunoyudo menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus dalam proses sidang etik terhadap Listyo Sigit. "Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya dalam konferensi pers. Ia juga menyatakan bahwa pelaksanaan sidang etik lanjutan terhadap Listyo Sigit akan digelar pada pekan depan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Proses sidang etik terhadap para tersangka telah berjalan, di mana pada Selasa, 10 November 2026, majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta, dan sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Keduanya telah menyatakan banding atas putusan tersebut.

Hingga saat ini, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang etik untuk Listyo Sigit maupun nama-nama anggota majelis yang akan memimpin persidangan. Trunoyudo menyatakan bahwa pihaknya masih menjadwalkan pelaksanaan sidang dan akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait jadwalnya. Selain Listyo Sigit, ketiga tersangka lainnya saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Berita Lainnya