Pidana

RUU Perampasan Aset Disepakati DPR, Akan Disahkan di Paripurna

18 November 2026 · Justisio Editorial Team

RUU Perampasan Aset Disepakati DPR, Akan Disahkan di Paripurna

Photo by Zoshua Colah on Unsplash

Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Pengesahan menjadi undang-undang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026. Rapat dihadiri oleh 32 dari 46 anggota Komisi III DPR serta perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej. Seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR menyatakan setuju tanpa catatan.

Proses pembahasan RUU ini berlangsung intensif. Dasco menjelaskan bahwa pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dilakukan secara mendalam sejak 5 November 2026. Sebanyak 397 DIM dibahas, terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Selain itu, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak 87 kali untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan ada sepuluh poin penting dalam RUU tersebut. Poin-poin itu mencakup prinsip dan asas hukum, ruang lingkup tindak pidana, tetap berlakunya ancaman pidana termasuk pidana mati, prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, pengelolaan aset oleh badan kompeten, pengawasan independen, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta pemanfaatan teknologi informasi. Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menekankan bahwa pengembalian kerugian kepada korban harus menjadi prioritas. "Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban," ujarnya.

Pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap RUU ini. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPR dan menyetujui RUU untuk dilanjutkan ke tingkat II. Ia menjelaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana merupakan bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merusak perekonomian nasional. RUU ini juga mencakup tindak pidana narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.

RUU Perampasan Aset telah mangkrak selama 18 tahun sejak pertama kali digagas pada 2008. Sebelumnya, empat pimpinan DPR, kecuali Ketua DPR Puan Maharani, meneken surat pernyataan siap mundur jika RUU ini tidak rampung sebelum 15 Desember 2026. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati menandatangani komitmen tersebut saat audiensi dengan massa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026.

Setelah disahkan di rapat paripurna, RUU ini akan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menegaskan akan terus mengawal proses pengesahan dan pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Habiburokhman juga memastikan bahwa RUU telah memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Berita Lainnya