RUU Perampasan Aset Siap Dibawa ke Paripurna DPR
18 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Zoshua Colah on Unsplash
Setelah melalui pembahasan panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya selesai dibahas di tingkat I. DPR bersama pemerintah sepakat untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pembahasan RUU ini telah rampung di Komisi III DPR bersama pemerintah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026. Dasco memimpin langsung rapat tersebut dan memperoleh persetujuan dari seluruh peserta rapat.
Proses penyusunan RUU Perampasan Aset berlangsung cukup lama. Komisi III DPR menggelar sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak terkait. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menambahkan bahwa rangkaian RDPU tersebut telah dimulai sejak September 2025, dan pembahasan tetap berlangsung meskipun DPR memasuki masa reses.
Dalam pembahasan RUU ini, terdapat sepuluh pokok bahasan yang menjadi fokus. Salah satu poin penting adalah pengaturan terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong. RUU ini juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Setelah pembahasan tingkat I selesai, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan menjadi undang-undang. Dasco menegaskan bahwa hasil pembahasan tersebut akan diparipurnakan dalam waktu dekat. Pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan pandangan setuju terhadap RUU ini.
Habiburokhman menyatakan bahwa RUU ini mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten. Pengelolaan aset tersebut harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya. Ia bersyukur atas selesainya pembahasan RUU ini sebagai upaya mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.
Selanjutnya, RUU Perampasan Aset akan dijadwalkan dalam rapat paripurna DRI terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Setelah disahkan, aturan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi dan kejahatan lainnya.
Berita Lainnya
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo
- KPK Periksa Kembali Sestama BNPB Terkait Korupsi Dana Bencana
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
- Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Tersangka Baru Belum Diumumkan
- Pemilik Kapal MT Global 168 Penyelundup Ketamin 1,16 Ton Ditangkap di Malaysia