DPR Akan Proses Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran Usai Masa Sidang Dibuka

DPR RI akan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa proses formal baru akan dimulai setelah DPR memasuki masa sidang pascareses pada Selasa (10/11).

Dasco mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak usulan dari sejumlah pihak untuk memproses polemik ijazah Gibran. Usulan tersebut datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan yang dilakukan sejauh ini masih bersifat informal antarfraksi.

"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/11). Ia menambahkan bahwa proses-proses lain baru bisa berjalan setelah masa sidang DPR dimulai.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, turut menyuarakan harapannya agar putusan MK dan MA terkait Gibran segera diproses DPR. Rio menilai hal itu penting agar polemik yang terjadi tidak berlarut-larut dan menimbulkan isu-isu liar di masyarakat. "Sehingga nanti tidak ada lagi isu-isu liar di publik," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Hanura mendukung langkah apa pun yang diambil DPR selama sesuai dengan koridor hukum dan demi kepentingan bangsa.

MA telah mengabulkan kasasi yang diajukan oleh warga bernama Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta yang tidak menerima gugatan Subhan.

Sebagai informasi, surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah itu digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.

DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Dasco menyatakan bahwa usulan yang masuk akan disikapi oleh DPR pada waktunya setelah masa sidang resmi berjalan. "Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.