Megawati Geram Korupsi Dana Darurat BNPB, Sebut Merusak Negara

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengecam keras kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Megawati mengaku amat geram dengan kasus korupsi yang terjadi di lembaga yang bertugas menangani bencana tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional di Sekolah PDIP, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Megawati heran mengapa para pelaku tega mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk membantu korban bencana. "Kok tega ya. Duh gemes deh gua. Rasanya kalau saya laki, saya suka bilang nih sama Pak Hasto, kalau gua laki ya, Tuhan kasih gua perempuan, kalau laki kenapa, gua tamparin tau nggak," ujar Megawati.

Lebih lanjut, Megawati menyebut korupsi tersebut merusak negara. Ia juga menyinggung soal utang negara. "Biarin dia sadar gitu bahwa dia merusak negara. Ya Allah enak banget ya korupsi sekarang ya. Lah iya terus kita mau hidup pakai apa kalau banyak ini, banyak utang," imbuhnya.

Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Bima Setiawan dan Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB; serta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian selaku pihak swasta. Diketahui, Bima Setiawan merupakan adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

KPK menyatakan, dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024 hingga 2026, total pengadaan di lingkungan BNPB mencapai Rp148 miliar. Pengadaan itu bersumber dari dana siap pakai (DSP) atau dana darurat penanganan sejumlah bencana besar di tanah air, seperti kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga gempa di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. KPK menduga sejumlah vendor untuk pengadaan lewat penunjukan langsung berafiliasi dengan Bima selaku tenaga ahli.

KPK juga telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Suharyanto. Selain itu, KPK secara resmi mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus ini.

Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di saat banyaknya bencana melanda negeri. Ke depan, proses hukum terhadap para tersangka akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.