Hak Menyatakan Pendapat DPR Disuarakan untuk Respons Putusan MA soal Gibran

Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR RI mengemuka sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai hak menyatakan pendapat merupakan pilihan paling rasional bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menyerukan hal serupa, sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyatakan DPR dapat menggunakan hak tersebut setelah adanya putusan MA.

Hasto mengungkapkan bahwa pihaknya telah banyak menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR. "Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujarnya di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11). Ia menambahkan bahwa aspirasi tersebut terus didengar dan PDIP telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait hal itu. "Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di DPR," kata Hasto.

Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Menurutnya, hak interpelasi tidak relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan dalam kasus ini, sementara hak angket tidak diperlukan karena putusan MA telah memberikan fakta hukum yang jelas. "Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat," ujarnya. Doli mengaku usulan tersebut telah disampaikan dalam komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

Sarmuji juga menyatakan bahwa putusan MA bisa dianggap sebagai permintaan kepada DPR untuk melakukan hak menyatakan pendapat. "Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA," katanya. Menurutnya, bola panas polemik ini sekarang ada di DPR, dan DPR bisa menyatakan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah berdasarkan putusan MA. "Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung," jelasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA. Ia mengatakan bahwa usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) usai DPR memasuki masa sidang pascareses. Dasco mengakui telah banyak menerima usulan dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. "Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.

Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat. Hak menyatakan pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal 25 anggota DPR, dan untuk disahkan menjadi sikap resmi harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Putusan kasasi MA pada Jumat (30/11) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024, tidak sah. Putusan tersebut menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia. Dalam petitum gugatannya, Subhan Palal mengajukan empat poin, termasuk menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikan surat tersebut. MA mengabulkan semua petitum tersebut.

Setelah masa reses berakhir, DPR akan memulai pembahasan resmi terkait tindak lanjut putusan MA. Dasco menyebutkan bahwa DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA terkait suket ijazah Gibran. Proses selanjutnya akan berjalan setelah pembukaan masa sidang, dan DPR akan menyikapi dinamika yang ada melalui mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Partai Golkar melalui Sarmuji menegaskan bahwa berdasarkan amar putusan MA yang jelas, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Gibran tidak sah.