Pidana

Kasasi Ditolak MA, KPK Segera Eksekusi Eks Sekretaris MA Nurhadi

16 November 2026 · Justisio Editorial Team

Kasasi Ditolak MA, KPK Segera Eksekusi Eks Sekretaris MA Nurhadi

Photo by osamu nakazawa on Unsplash

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera mengeksekusi hukuman terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Langkah ini dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Nurhadi dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

MA menolak kasasi yang diajukan oleh Nurhadi dan juga penuntut umum. Putusan kasasi tersebut diketok pada Kamis (29/10) dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Ketua Majelis Hakim Soesilo didampingi oleh anggota Suradi dan Ansori yang memutuskan perkara ini. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan vonis terhadap Nurhadi sehingga hukuman 5 tahun penjara tetap dipertahankan.

Pada pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat juga menghukum Nurhadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 137.159.183.940 (Rp 137 miliar) subsider pidana penjara selama 3 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 7 tahun penjara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," kata Budi Prasetyo. Ia juga menyampaikan apresiasi KPK atas putusan MA yang menolak kasasi Nurhadi.

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, perkara yang menjerat Nurhadi kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). KPK segera menggerakkan tim jaksa eksekutor untuk menuntaskan seluruh amar putusan pengadilan. Langkah eksekusi ini mencakup pelaksanaan pidana badan selama 5 tahun penjara serta penagihan pembayaran uang pengganti.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa putusan ini menunjukkan proses penegakan hukum yang berjalan telah dilakukan secara taat azas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya. Menurutnya, penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

KPK memprioritaskan penagihan kewajiban finansial guna memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Nurhadi. Apabila terpidana tidak melunasi kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa, atau diganti dengan pidana penjara tambahan sesuai ketentuan subsider dalam putusan.

Berita Lainnya