Pidana

KPK Sita Dua Rumah Staf Anggota DPR Terkait Dana Hibah Jatim

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

KPK Sita Dua Rumah Staf Anggota DPR Terkait Dana Hibah Jatim

Photo by Ditto Bowo on Unsplash

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua unit rumah milik BW, staf anggota DPR berinisial AS, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. BW juga langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Penyitaan dilakukan terhadap satu unit rumah di Kota Surabaya dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery dalam perkara ini.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022. Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan 21 orang sebagai tersangka. Namun, penyidikan terhadap salah satu tersangka, yakni Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Kusnadi, dihentikan pada 16 Desember 2025 karena yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian, tersisa 20 tersangka yang masih diproses.

Dalam perkara ini, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah sebesar total Rp291,5 miliar selama empat tahun, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. AS diduga mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15% hingga 20% kepada anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggota, serta 20% hingga 25% kepada koordinator lapangan (korlap) yang membentuk pokmas dan mengajukan proposal. BW diduga ditugaskan untuk mengoordinasikan usulan dana hibah, menjadi penghubung korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, mengelola fee, serta merekapitulasi pengeluaran AS. Dari skema ini, AS diduga menerima total Rp41,7 miliar, sementara BW mendapatkan jatah sekitar Rp1,26 miliar.

KPK menduga BW bersama AS melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan dari 20 tersangka. Empat di antaranya merupakan tersangka dalam klaster suap terhadap Kusnadi, yakni Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, dan Jodi Pradana Putra. Empat lainnya, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus, masuk dalam klaster suap terhadap AS dan BW. Dari delapan tersangka yang telah ditahan, empat orang sudah divonis bersalah oleh hakim, sementara empat lainnya masih menjalani persidangan.

Selanjutnya, proses hukum terhadap BW dan AS akan terus berjalan. KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap peran pihak lain dan memulihkan kerugian keuangan negara.

Berita Lainnya