Pidana

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini Terkait Penyadapan Ilegal

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini Terkait Penyadapan Ilegal

Photo by Nathan on Unsplash

Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, di Divisi Propam Polri.

Sidang KKEP ini dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Hendro merupakan mantan Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum dan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung, Wakapolda Metro Jaya, serta pernah bertugas di Divisi Propam Polri.

Dalam sidang tersebut, Hendro didampingi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Tiga anggota majelis lainnya adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Sidang etik Eko Hadi ini menjadi kelanjutan proses penegakan etik terhadap para pejabat Polri yang terseret kasus yang sama. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta telah menjalani sidang KKEP dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan. Hasil sidang etik terhadap Eko Hadi akan menentukan pertanggungjawabannya atas dugaan pelanggaran profesi serta kelanjutan kariernya di institusi kepolisian.

Berita Lainnya