Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengendalian Penyadapan dalam RUU Penyadapan
17 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Zoshua Colah on Unsplash
Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Komjen Dedy menyatakan bahwa pihaknya memahami perhatian utama masyarakat dan Komisi III DPR RI mengenai potensi penyalahgunaan penyadapan. Oleh karena itu, ia menyarankan enam pengendalian yang terdiri dari pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang tidak boleh dihapus, pengawasan, hingga pengaturan sanksi bagi pelanggaran.
Pertama, diusulkan adanya aturan sasaran yang limitatif, yaitu penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi. Kedua, perlu ada penegasan bahwa penyadapan tidak boleh digunakan di luar target yang ditetapkan atau untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ketiga, mekanisme penyadapan harus dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan dan memiliki batas waktu yang jelas, khusus di lingkungan Intelkam diusulkan jangka waktu satu bulan.
Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa mekanisme tersebut harus tercatat dengan tata cara yang bersifat kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah sebagai sarana kontrol. Keempat, perlu adanya pencatatan penggunaan seluruh sarana yang tidak boleh dihapus dengan mekanisme audit berkala. Kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Keenam, usulan mengenai tegasnya sanksi terhadap penyalahgunaan yang berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003. Sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah.
Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan di Komisi III DPR RI bersama dengan Polri dalam rangka penyusunan RUU tentang Penyadapan. Selanjutnya, proses legislasi akan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan aturan yang komprehensif guna mencegah penyalahgunaan penyadapan.
Berita Lainnya
- KPK Sita Dua Rumah Staf Anggota DPR Terkait Dana Hibah Jatim
- Dokumen Kasus Dugaan Suap ATR/BPN Diduga Bocor, Pegawai KPK Diperiksa Dewas
- Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini Terkait Penyadapan Ilegal
- Tawuran di Petamburan Rusak Barang Warga, Lima Orang Ditangkap
- Pemerintah Serahkan DIM RUU Adminduk, Aria Bima Pimpin Panja