Pidana

Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto

16 November 2026 · Justisio Editorial Team

Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto

Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash

Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Upaya hukum ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dianggap belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan pengajuan banding dilakukan pada Rabu, 11 November 2026. Saat ini, jaksa tengah mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding untuk memperkuat alasan pengajuan banding tersebut.

Langkah banding ini dilakukan salah satunya karena pihak terdakwa, Hery Susanto, lebih dahulu mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Anang menegaskan bahwa pengajuan banding merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kuasa hukum Hery Susanto, Alex Candra, mengungkapkan alasan kliennya mengajukan banding. Menurut Alex, vonis terhadap Hery Susanto dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ia menyebut ada pula fakta-fakta dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam putusan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Hery Susanto. Putusan dibacakan pada Kamis, 5 November 2026. Selain pidana penjara, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 100 hari. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000. Rumah milik Hery di Pulo Gebang Permai, Jakarta Timur, turut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Hakim menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif, yakni Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini terkait dugaan suap dalam tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026. Suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan Rp3,87 miliar diterima Hery saat menjabat sebagai anggota Ombudsman RI untuk mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI terkait persoalan tata kelola pertambangan nikel.

Ke depan, proses banding akan berlanjut dengan penyusunan memori banding dan kontra memori banding oleh kedua belah pihak. Pengadilan tingkat banding akan memeriksa kembali perkara ini berdasarkan memori yang diajukan.

Berita Lainnya