Pidana

Komisi III DPR dan Baintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan Cegah Kasus Ilegal

16 November 2026 · Justisio Editorial Team

Komisi III DPR dan Baintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan Cegah Kasus Ilegal

Photo by Nico Ruge on Unsplash

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyadapan. Rapat tersebut berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026), dan dihadiri oleh Kepala Baintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa perhatian masyarakat belakangan ini kembali tertuju pada masalah penyadapan ilegal. Ia mencontohkan adanya kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, penyadapan pada dasarnya digunakan untuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan dengan kewenangan terbatas, namun bisa juga disalahgunakan untuk hal yang buruk.

Habiburokhman menjelaskan bahwa kewenangan penyadapan sebenarnya sudah diatur dalam sejumlah undang-undang, tetapi belum ada aturan yang mengatur secara rinci prosedurnya. Ia menyebutkan bahwa pengaturan yang ada saat ini masih beragam, misalnya ada yang memerlukan izin pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih detail dalam sebuah undang-undang tersendiri.

Pembahasan RUU Penyadapan ini dilakukan setelah penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan penyadapan karena sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga menyebut bahwa penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi menjadi alat bagi negara untuk menginvasi ruang privat masyarakat.

Habiburokhman menyampaikan kekhawatirannya agar kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa tidak terulang kembali di masa mendatang. "Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," ujarnya saat membuka rapat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembahasan RUU Penyadapan ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyeret nama Listyo Sigit Prabowo. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baintelkam Polri menjadi langkah awal untuk melanjutkan pembahasan undang-undang tersebut. Komisi III DPR berharap pengaturan yang lebih rinci dapat mencegah penyalahgunaan wewenang penyadapan di kemudian hari.

Ke depannya, pembahasan RUU Penyadapan akan terus dilanjutkan oleh Komisi III DPR bersama dengan pihak-pihak terkait. Habiburokhman mengisyaratkan bahwa pengaturan secara rinci soal penyadapan perlu segera diundangkan agar keamanan negara dan hak asasi warga negara tidak terancam oleh praktik penyadapan ilegal. Rapat ini menjadi awal dari rangkaian pembahasan yang lebih panjang untuk merumuskan undang-undang yang komprehensif.

Berita Lainnya