KPK Tahan Staf Anwar Saddad Terkait Dana Hibah Jatim
16 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Ditto Bowo on Unsplash
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudyono, seorang pihak swasta yang juga staf Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, Anwar Saddad. Penahanan ini terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Anwar Saddad sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama namun belum dilakukan penahanan.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa Bagus ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus ini bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan dari mereka. Atas pembagian tersebut, Anwar Saddad diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Dari setiap kuota dana hibah yang menjadi jatah Anwar, ia mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen terhadap para koordinator lapangan (Korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi. Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee kemudian membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. Proposal tersebut disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.
Bagus selaku staf Anwar diberi tugas untuk mengoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinir komitmen fee, mengelola fee, serta merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran Anwar. Atas kesepakatan tersebut, para Korlap menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga cara: diserahkan langsung secara tunai kepada Anwar, diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus, atau diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar.
Dari penyerahan komitmen fee dalam periode 2019-2022, Anwar menerima total Rp41,7 miliar, di mana Rp40,5 miliar untuk Anwar dan Rp1,26 miliar untuk Bagus. Dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan, sebesar 20 hingga 30 persen disunat lagi oleh para Korlap, sehingga dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 hingga 70 persen dari anggaran awal. KPK juga telah menyita aset milik Bagus berupa satu unit rumah di Kabupaten Sidotopo Surabaya dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Bagus dan Anwar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka, terdiri dari empat pihak penerima dan 17 pihak pemberi. Sejauh ini baru tujuh tersangka yang ditahan, sementara penyidikan terhadap satu tersangka, mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia.
KPK menyatakan akan melakukan upaya paksa terhadap para tersangka yang tersisa dan segera menyelesaikan perkara ini hingga tahap penuntutan. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
Berita Lainnya
- KPK Sita Dua Rumah Staf Anggota DPR Terkait Dana Hibah Jatim
- Dokumen Kasus Dugaan Suap ATR/BPN Diduga Bocor, Pegawai KPK Diperiksa Dewas
- Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini Terkait Penyadapan Ilegal
- Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengendalian Penyadapan dalam RUU Penyadapan
- Tawuran di Petamburan Rusak Barang Warga, Lima Orang Ditangkap