Tata Negara

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Administrasi Kependudukan

16 November 2026 · Justisio Editorial Team

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Administrasi Kependudukan

Photo by Zoshua Colah on Unsplash

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Apresiasi tersebut disampaikan saat rapat kerja tingkat I bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (16/11).

Atas nama pemerintah, Tito menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang telah menginisiasi pembentukan regulasi tersebut. Menurutnya, pembaruan aturan diperlukan agar kerangka hukum administrasi kependudukan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. "Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh," ujar Tito.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Tito juga menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.

Dalam rapat itu, Tito menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data. Lembaga pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain. Selain itu, ia mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan.

Tito menambahkan, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Melalui penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda. Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun, Tito menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pelayanan adminduk dalam situasi darurat dan bencana, termasuk mekanisme penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana. "Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan," tandasnya. Turut hadir pada rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta pihak terkait lainnya.

Pembahasan RUU Adminduk akan dilanjutkan dalam tahapan berikutnya di DPR RI bersama pemerintah. Regulasi baru ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan pelindungan data kependudukan di tengah perkembangan teknologi digital.

Berita Lainnya